Visa dan Passprt. (Foto: royalholidaysdubai.com/idntimes.com).

Informasi adanya kebijakan Arab Saudi tentang visa progresif bagi jemaah haji telah lama terdengar. Disebutkan bahwa jemaah haji yang sebelumnya pernah berhaji dalam tiga tahun terakhir dikenakan biaya tambahan penerbitan visa sebesar SAR2,000 atau hampir mencapai 8 juta rupiah.

Tahun ini ternyata lebih dari 800 jemaah haji Indonesia mestinya terkena regulasi yang baru berlaku tahun ini. Namun faktanya tidak sepeser pun jemaah diwajibkan membayar biaya itu.

Menurut Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU Ramadhan Harisman biaya visa progresif jemaah haji tahun ini ditanggung oleh Kementerian Agama.

“Sebetulnya biaya itu tetap ada, tetapi karena kepastian pemberlakuan biaya baru diberitahukan Saudi setelah penetapan BPIH maka tidak mungkin jemaah dikenakan biaya tambahan,” kata Ramadhan saat berbincang di Wisma KUH Jeddah, Rabu (29/8/2018).

Terlambatnya kepastian pemberlakuan biaya visa progresif mengharuskan Kemenag merogoh kas tambahan untuk pembayaran biaya itu.

“Karena sifatnya mendesak maka kami minta persetujuan DPR untuk membayar biaya visa progresif menggunakan dana cadangan. Tapi tahun depan jemaah harus bayar sendiri bila kena biaya visa progresif,” imbuhnya.

Di tempat yang sama Ramadhan Harisman juga menjelaskan skema pembiayaan dan strategi penetapan akomodasi haji. Dia mengaku harus menggunakan berbagai skenario agar biaya akomodasi haji bisa ditekan.

“Pilihan jumlah jemaah haji gelombang satu lebih sedikit dari gelombang dua sangat rasional untuk mengurangi beban biaya hotel,” jelasnya.

Meskipun cukup repot dalam pembagian slot penerbangan, kata Ramadhan, pilihan itu harus dilakukan agar lebih efisien.

“Gelombang satu hotel di Madinah jadi semakin mahal mendekati puncak haji sementara kita sewa blocking time. Sedangkan gelombang dua hotel Makkah kita sewa satu musim penuh. Itu yang menyebabkan pengaruh biaya sewa” ujar Ramadhan menjelaskan.

Jemaah haji gelombang dua setelah puncak haji akan diberangkatkan ke Madinah. Biaya hotel di Madinah setelah haji jauh lebih murah sehingga BPIH lebih efisien.

Sumber: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah – Kementerian Agama Republik Indonesia.

Share on Whatsapp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *